Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10 Semester 1

Perlindungan dan Pemajuan HAM

HAM (Hak Asasi Manusia ) : Hak yang dimiliki manusia sejak lahir -> Anugerah Tuhan

Tokoh:

• John Locke : Hak asasi yang melekat secara kodrati pada setiap manusia
• Eleanor Roosevelt : Right of Man -> Human Right

Magna Charta (Raja John Lockland -Inggris, 1215 )

• Raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan dan kebebasan Gereja Inggris (Anglikan)
• Raja menghormati kebebasan dan menjamin hak-hak penduduk

Declaration of Independence (Amerika Serikat, 1776 )

• Semua orang diciptakan sama
• Setiap manusia diakrunai oleh Tuhan : Hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan

Amerika Serikat ->negara pertama memasang HAM kedalam konstitusinya

Macam-Macam HAM

• Hak Asasi Pribadi

Hak hidup, kemerdekaan, beragama, menyatakan pendapat

• Hak Asasi Ekonomi

Hak memiliki sesuatu, membeli/menjual

• Hak Asasi Hukum

Hak mendapat perlindungan, kesetaraan di hadapan hukum

• Hak Asasi Politik

Hak memilih/ dipilih, diakui sebagai Warga Negara, mendirikan partai politik / organisasi

• Hak Asasi Sosial Budaya

Hak memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan

Hak sebagai fundamental -> dasar

• Hak Sipil

Hak yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dala kehidupan pribadi -> agama, hidup, berpendapat

• Politik

Kebeasan seseorang ikut serta dalam kehidupan politik, tanpa ada tekanan

Tantangan HAM

• Struktural

Rintangan yang bersumber dari struktur/ pola-pola hubungan kekuasaan dari masyarakat

• Kultural

Berbagai rintangan yang bersumber pada kultur / budaya yang ada dalam masyarakat 

Hambatan HAM :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
2. Rendahnya kesadaran politik pemerintah
3. Kurangnya penegakan supremasi hukum
4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya
5. Sifat-Sifat kedaerahan yang cenderung fanatik

Pancasila

Sila I : Nilai Ketuhanan -> kebebasan beragama

Sila II : Nilai kemanusiaan

SIla III : Nilai Kesatuan                                  

Sila IV : Kedaulatan Rakyat

Sila V : Pemerataan dan kesempatan sama.

Pelanggaran HAM -> Setaip perbuatan seseorang/ kelompok orang baik sengaj maupun tidak sengaja yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan mencabut hak asasi seseorang.

Kasus HAM

• Vertikal : Pelanggaran dari Negara ke Masyarakat
• Horizontal : Pelanggaran dari Masyarakat ke Masyarakat 

UUD

Alinea I : Hak kemerdekaan bagi segala bangsa

Alinea II : Hak kemerdekaan bersifat universal, ada hubungan kasual

Alinea III : Kemerdekaan -> Hasil perjuangan dan Kekuata Tuhan

Alinea IV : Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kedaulatan aspek kenegaraan 

Tujuan Negara :

A. Khusus : Ke dalam negara

• Melindungi segenap bangsa Indonesia
• Memajukan kesejahteraan umum

B. Umum : Ke luar negara

• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
• Politik luar negeri bebas aktif

Cita-Cita Negara Indonesia

Menjadi negara yang  :

1. Merdeka
2. Bersatu 
3. Berdaulat
4. Adil
5. Makmur

Tujuan Nasional Negara Indonesia

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia

Politik Luar negeri Bebas Aktif

Bebas : bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah internasional dan terlepas dari ikatan apapun

Aktif : Aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.

Konferensi Asia Afrika (KAA)

Latar Belakang : Pasca Perang Dunia II, Penjajahan masih berlanjut dan terdapat perjuangan kemerdekaan

Tokoh :

1. Indonesia : Ali Sastroamijoyo
2. India : Jawaharlal Nehru
3. Pakistan : Mohammed Ali Jinnah
4. Burma : U Nu
5. Sri Langka : Sir John Kotelawala

Tujuan :

• Menciptakan perdamaian dan ketentraman hidup
• Memajukan kerjasama
• Mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi
• Mempertimbangkan masalah rasialisme kolonialisme
• Memajukan kedudukan Asia Afrika di dunia

Dampak :

• Dukungan Moral bagi negara Asia Afrika
• Meningkatkan semangat perjuangan
• Solidaritas negara Asia Afrika
• Munculnya kesadaran bangsa Barat

Gerakan Non Blok (GNB)

Latar Belakang : Pasca Perang Dunia II -> terjadi Perang Dingin antara Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet)

Tokoh :

1. Yugoslavian : Josep Broz Tito
2. Indonesia : Ir. Soekarno
3. Mesir : Gamal Abdul Nasser
4. India : Pandit Jawaharlal Nehru
5. Ghana : Kwame Nkrumah

Pasukan Garuda

Latar Belakang : Banyak daerah di Dunia yang masih mengalami konflik dan memperjuangkan kemerdekaan

Kontingen Garuda

• Garuda I : Mesir
• Garuda II : Kongo
• Garuda III : Kongo
• Garuda IV : Vietnam

Jakarta Internal Meeting (JIM)

Latar Belakang : Konflik Internal di Kamboja meluas ke negara tetangga Kamboja seperti Thailand, Vietnam hingga China dan Amerika.

Negara Kesatuan 

Bentuk Negara :

R. Kranenburg dan Niccolo Machiavelli : Monarki dan Republik

Leon Duguit : Negara Kesatuan, Negara Serikat, dan Perserikatan negara ( Konfederasi )

Umum : 

• Kesatuan : Tunggal dan kedaulatan penuh
• Federasi : Jamak (banyak) -> Negara Federal

C.F.Strong : Negara Kesatuan memiliki kedaulatan tertinggi di tangan pusat

Abu Daud Busroh : Negara Kesatuan tidak tersusun dari beberapa negara

Tujuan Negara Kesatuan

• Keamanan eksternal
• Ketertiban Internal
• Keadilan
• Kesejahteraan
• Kebebasan 

Soepomo -> Indonesia -> Integralistik

Alasan :

1. Unitarisme
2. Tidak ada tempat bagi provinsialisme
3. Tenaga terpelajar lebih banyak di Jawa
4. Wilayah di Indonesia tidak sama potensinya
5. Secara geopolitik , Indonesia kuat jika bersatu

Pelaksanaan : Indonesia -> Kekuasaan -> Pemerintah Pusat -> Kewenangan -> Diatur UU

Bentuk Pemerintahan ;

• Aristokrasi : Sistem pemerintah yang dipimpin individu terbaik
• Oligarki : Pemerintahan yang dipegang sekelompok elit kecil dari masyarakat
• Demokrasi : Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
• Plutokrasi : Sistem pemerintahan yang kekuasann berdasarkan kekayaan

Pemerintahan ( Pengertian )

Luas: Perbuatan memerintah, yang dilakukan oleh badan- badan eksekutif, legislatif, yudikatif di suatu negara.

Sempit: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya. Penyelenggaraan

Ciri-ciri:
a. Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden.

b. Kabinet Presiden.

c. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen.

d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif Rakyat

f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Pokok Sistem Pemerintahan 

a. Bentuk negara kesatuan Otonomi luas

b. Bentuk pemerintahan Republik

Sistem pemerintahan Presidensial

c. Presiden Kep. Negara dan Kep. Pemerintahan

d. Menteri-menteri  Tanggung jawab kepada Presiden

Ciri-Ciri sistem pemerintahan RI

a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. 

b. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan DPR.

Impeachment / Pemakzulan  : Dakwaan secara resmi kepada Pejabat negara terhadap suatu kasus

Pertanggung jawaban :  Pemberhentian atau Proses hukum

Syarat berdirinya negara:

a. Rakyat

b. Wilayah Pokok

c. Pemerintah

d. Pengakuan Tambahan

e. Kesanggupan berhubungan

Sifat negara menurut Prof. Mirriam Budiardjo:

a. Memaksa : Memiliki kekuatan fisik secara legal.

b. Monopoli : Memonopoli tujuan bersama masyarakat 

c. Mencakup semua : Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang

Kedaulatan negara 

- Kedaulatan negara menurut Jean Bodin:

a. Asli : Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

b. Permanen : Kekuasaan tetap ada selama negara berdiri.

c. Tunggal : Kekuasaan tidak dibagi-bagikan/diserahkan pada badan lain.

d. Absolut : Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Kedaulatan

Kedalam: Memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara. 

Keluar : Tidak terikat dan tunduk pada kekuasaan negara lain.

Azas PEMILU

Langsung: Rakyat memilih secara langsung

Umum: Berlaku untuk semua warga negara

Bebas: Setiap orang bebas menentukan pilihan

Rahasia: Pemilih dijamin kerahasiaannya

Jujur: Setiap penyelenggara berlaku jujur

Adil: Semua peserta dan pemilih diperlakukan adil

Pemerintah  

Luas: Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

Sempit: Segala kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif (presiden, wakil presiden & Menteri-menteri)

Hubungan pusat dan daerah



- Hubungan pusat dan daerah

 Struktural  dan Fungsional

a. Struktural

- Hubungan pusat dan daerah Terstruktur dan bertingkat-  tingkat


b. Fungsional 

-  Layanan

- Fungsional Pengaturan

- Pemberdayaan

3 Azas otonomi daerah

a. Azas Desentralisasi

Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom untuk mengatur daerahnya.

b. Azas Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pusat kepada gubernur di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Penugasan terstruktur dari atas sampai bawah, untuk tugas tertentu.

Desentralisasi

- Desentralisasi De = Lepas Terlepas dari

Centrum = Pusat pusat

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sentralisasi

- Sentralisasi

Pengaturan kewenangan dari peerintah daerah ke pemerintah pusat (pemerintahan secara terpusat).